Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Abraham Sridjaja, angkat suara menanggapi maraknya serangan terhadap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang belakangan disudutkan lewat narasi fitnah hingga penyebaran gambar-gambar palsu berbasis teknologi kecerdasan buatan (AI).

Menurut Abraham, serangan ini bukan sekadar kritik, tapi bentuk teror digital yang berbahaya dan bertujuan menggagalkan kebijakan yang sejatinya berpihak pada rakyat kecil.

"Pak Bahlil sedang mengembalikan tambang kepada rakyat. Tapi karena langkah itu mengganggu kepentingan besar, muncul serangan yang tidak masuk akal, termasuk lewat hoaks dan manipulasi visual. Ini bukan kebebasan berekspresi, ini disinformasi yang terencana,” ujar Abraham dalam keterangannya, Sabtu (8/6/2025).

Menurut Abraham, keputusan Bahlil untuk mencabut sejumlah izin usaha tambang yang mangkrak dan mengalokasikannya kepada koperasi serta UMKM adalah kebijakan yang tepat dan berpihak kepada konstitusi.

Ia menyebut langkah itu sebagai koreksi terhadap sistem lama yang hanya memberi ruang bagi segelintir korporasi besar.

"Sumber daya alam seharusnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk memperkaya konglomerat yang itu-itu saja,” tegas Abraham.

Namun, keberanian tersebut, menurutnya, justru memicu kegelisahan kelompok-kelompok tertentu yang merasa kehilangan akses dan dominasi. Mereka kemudian menggunakan berbagai cara, termasuk membangun opini lewat konten manipulatif.

"Kita lihat sendiri sekarang, bagaimana akun-akun buzzer menyebar foto-foto yang dibuat AI, seolah-olah itu nyata. Padahal isinya fitnah. Tujuannya jelas: menggiring opini agar publik meragukan kebijakan Pemerintah,” kata legislator Komisi I itu.

Abraham juga meluruskan isu soal pemberian izin tambang di wilayah Raja Ampat yang belakangan ramai dikaitkan dengan Bahlil. Ia menegaskan bahwa izin tersebut tidak dikeluarkan oleh Bahlil, melainkan oleh menteri sebelumnya, dan saat ini justru sedang dihentikan dan dievaluasi.

"Fakta ini sering diabaikan. Justru Menteri Bahlil yang menghentikan proses itu karena ingin semua sesuai aturan dan berkeadilan. Tapi yang disebar ke publik malah cerita sebaliknya,” jelasnya.

Fraksi Partai Golkar, kata Abraham, menyatakan dukungan penuh terhadap Menteri Bahlil. Ia menegaskan bahwa partainya konsisten mendukung kebijakan-kebijakan yang mendistribusikan ekonomi secara merata dan melindungi pelaku UMKM.

"Apa yang dilakukan Pak Bahlil adalah perwujudan keberpihakan negara. Kami di Golkar tidak akan tinggal diam ketika ada menteri yang bekerja untuk rakyat tapi malah dijadikan sasaran fitnah murahan,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, sebagai Anggota DPR-RI Komisi 1, Abraham menyerukan agar aparat penegak hukum dan Kementerian Komdigi bertindak tegas terhadap penyebaran konten palsu berbasis AI yang menyudutkan tokoh-tokoh publik. Ia menilai fenomena ini sebagai ancaman serius terhadap kualitas demokrasi Indonesia.

"Jika ruang digital dibiarkan dipenuhi hoaks dan rekayasa, maka rakyat akan kehilangan pegangan pada fakta. Ini bahaya. Demokrasi kita bisa digulingkan bukan lewat kudeta fisik, tapi lewat manipulasi informasi,” pungkasnya.

Dukungan ini senada dengan pernyataan Ketua DPP Golkar Sarmuji, yang sebelumnya juga menyebut bahwa kebijakan Kementerian ESDM di bawah Bahlil menunjukkan keberpihakan nyata kepada ekonomi rakyat kecil dan perlu dijaga dari serangan kepentingan sempit.

• ·Strategi Industri Pertambangan Hadapi Tantangan Efiensi Menuju Net Zero Emission 2060
• ·2025年平面设计全球大学排名
• ·Kampanye Greenwashing Dinilai Kaburkan Persoalan Riil Sampak Plastik
• ·2025全球服装设计最好的大学排名
• ·Panggil Calon Menterinya, Prabowo: Alhamdulillah Semua Nyatakan Sanggup
• ·2025qs艺术与设计学院世界排名
• ·2025美国艺术留学本科申请规划
• ·2025qs艺术与设计学院世界排名
• ·Penjualan G
• ·2025年平面设计全球大学排名
• ·Mewujudkan Kemandirian Antariksa Indonesia di Tengah Rivalitas Global
• ·2025年美国艺术类排名详解
• ·Awas 'Saltum', Hindari Pakai 7 Warna Ini saat Jadi Tamu Pernikahan
• ·Tips Mengontrol Gula Darah bagi Jemaah Haji Penderita Diabetes
• ·Satelit Satria
• ·Warga Miskin Ekstrem DKI Jakarta Tembus 95.668 Jiwa, Pemprov: Seharusnya Sudah Tidak Ada!