JAKARTA,quickq软件 DISWAY.ID-- Pemerintah dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) siagakan sebanyak 5.784 pos pengamanan dan pos pelayanan di sejumlah titik selama masa lebaran 2024.

Hal tersebut ditegaskan oleh Menko PMK Muhadjir Effendy usai menghadiri Rapat Koordinator Lintas Sektoral Operasi Ketupat 2024 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin, 25 Maret 2024.

“Polri telah menyiapkan 5.784 pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu,” kata Muhadjir.

BACA JUGA:Begini Upaya Astra Infra Urai Kepadatan Arus Mudik Lebaran 2024, Juga Beri Diskon Tarif

Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu mengatakan pos tersebut nantinya bisa dipakai oleh pemudik apabila merasa lelah atau membutuhkan bantuan saat di perjalanan mudik.

Muhadjir memprediksi puncak arus mudik tersebut terjadi pada 5-8 April 2024. Sementara itu, arus balik diperkirakan akan terjadi tanggal 13 sampai 16 April 2024

"Arus balik diperkirakan akan terjadi tanggal 13 sampai 16 April 2024. Jumlah pemudik berdasarkan hasil survei diprediksi akan sekitar 193 juta atau terdapat kenaikan 50 persen dibanding mudik tahun lalu nanti Pak Menteri Perhubungan bisa memberikan penjelasan secara jauh," ungkapnya.

Di kesempatan sama, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebutkan, nantinya puluhan ribu posko tersebut akan melakukan pengamanan dan pelayanan terhadap pemudik yang diprediksi meningkat 50 persen lebih pada tahun ini.

BACA JUGA:KAI Sediakan 1.664 Armada Kereta Api Selama Mudik Lebaran 2024: Hindari Penumpukan Penumpang

"Sebagaimana disampaikan pak menko pmk bahwa mudik 2024 kali ini terjadi peningkatan kurang lebih 56 persen dibandingkan dengan mudik 2023, artinya tentu untuk mudik kali ini kita persiapkan strategi terkait rekayasa lalu lintas yang akan dilaksanakan," ujarnya.

Operasi Ketupat 2024 digelar mulai 4-16 April dengan melibatkan ratusan ribu personel gabungan.

"Kurang lebih 155.165 personel yang terlibat di dalam ada stakeholder terkait, sejumlah 68.969 personel (Polri)," tuturnya.

• ·Tukar Kursi di Pesawat dengan Penumpang Lain, Boleh atau Tidak?
• ·Polemik Dugaan Penggelapan Dana Klinik Kecantikan di Jakarta Pusat, Korban Minta Kepastian Hukum
• ·Bupati Dhito dan Gubernur DKI Jakarta Kerjasama untuk Menekan Kemiskinan
• ·Kemenpar Dukung Perbaikan Geopark Kaldera Toba yang Diberi Kartu Kuning UNESCO
• ·Gibran Optimis RI Bisa Jadi Negara Maju Melalui Pengembangan Ekonomi Syariah
• ·Bulog Soal Penyaluran Beras SPHP: Kami Tunggu Arahan Pemerintah
• ·Serius Akan Basmi Premanisme Berkedok Ormas, Terminal Sampai Parkir Liar Akan Diawasi
• ·Prospek Hilirisasi Nikel Menjanjikan, Pengamat Yakin PT Vale Indonesia Kian Solid Performa Bisnisnya
• ·Mendikdasmen Abdul Mu’ti: Makan Bergizi Gratis Sekaligus Ajari Siswa Tata Krama dan Adab
• ·Kisruh Ijazah Palsu Jokowi, AMMI Desak Polisi Tangkap Pihak Penyebar Hoaks
• ·Pemkab Tangerang Buka Suara Soal Rencana Sanksi Pidana Pengelolaan TPA Jatiwaringin
• ·Review Kopi Gadjah: Kopi Tubruk Khas Indonesia dengan Rasa yang Kuat dan Pahit
• ·Update Kasus Ria Beauty, BPOM Telusuri Penggunaan Krim Anestesi dan Serum
• ·Buka Musrenbang RPJMD 2025
• ·Kisruh Ijazah Palsu Jokowi, AMMI Desak Polisi Tangkap Pihak Penyebar Hoaks
• ·PINTU Raih Penghargaan Kepatuhan Hukum di Indonesia Regulatory Compliance Awards 2025