JAKARTA,quickq中文版下载 DISWAY.ID- Sistem pertahanan Indonesia kembali menjadi sorotan setelah muncul anggapan bahwa militer telah 'rusak' karena campur tangan politik. 

Namun, pengamat militer Khairul Fahmi menilai pandangan tersebut tidak hanya berlebihan.

BACA JUGA:Luhut Bantah Isu Prabowo Tegur Panglima Imbas Mutasi Letjen TNI Kunto Anak Try Sutrisno

BACA JUGA:TNI Tegaskan Pembatalan Mutasi Letjen Kunto Arief Tak Terkait dengan Sikap Try Sutrisno

Fahmi melihat ada dinamika hubungan antara militer dan politik dalam sistem demokrasi modern.

"Anggapan bahwa sistem militer atau pertahanan Indonesia ‘sudah rusak’ karena dicampuri urusan politik adalah pernyataan yang tidak hanya berlebihan, tetapi juga luput memahami konteks bagaimana militer bekerja dalam sistem demokrasi," ujar Khairul Fahmi saat dikonfirmasi, Selasa 6 Mei 2025.

Menurut Fahmi, TNI bukan institusi yang berada di ruang hampa, melainkan bagian dari sistem politik negara. 

Oleh karena itu, kebijakan pertahanan termasuk pengangkatan jabatan dan pengerahan kekuatan, merupakan hasil dari proses politik negara, bukan bentuk intervensi politik partisan.

BACA JUGA:Letjen Kunto Arief Batal Dimutasi dari Pangkogabwilhan I, Mabes TNI Tegaskan Tak Berkaitan dengan Try Sutrisno

Ia menegaskan bahwa politik yang dimaksud dalam konteks ini adalah politik negara, yaitu kebijakan strategis yang dijalankan oleh pemerintahan sah berdasarkan konstitusi demi kepentingan nasional. 

Dalam hal ini, Presiden Prabowo Subianto, sebagai kepala negara dan Panglima Tertinggi TNI, memiliki hak prerogatif untuk menentukan arah kebijakan pertahanan nasional.

"Wajar jika beliau memercayakan posisi strategis kepada prajurit yang dianggap profesional dan mampu menyelaraskan diri dengan visi pemerintah. Itu bentuk supremasi sipil, bukan intervensi politik partisan," terangnya.

Fahmi juga menekankan bahwa kritik terhadap dugaan campur tangan politik dalam militer tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang keterlibatan militer dalam politik Indonesia. 

Ia melihat era Prabowo sebagai momen korektif untuk memperjelas batas antara profesionalisme militer dan kepentingan politik praktis.

• 1
• 2
• »